Sabtu, 14 November 2020, 15:40

Kemenag Segera Bentuk Pokja Kita Cinta Papua

(kiri ke kanan) Staf Khusus Menag, Kepala PKUB, Dirjen Bimas Kristen, saat memimpin rapat koordinasi KCP

Jakarta (PKUB) --- Kementerian Agama berencana membentuk Kelompok Kerja Kita Cinta Papua (KCP) pada akhir tahun 2020 ini. Rencana ini diungkapkan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag Nifasri dalam Rapat Koordinasi Program KCP, di Jakarta.

"Akhir tahun 2020 ini PKUB sudah menganggarkan untuk pembentukan Pokja KCP," kata Nifasri, Kamis (12/11).

Selain itu, di penghujung tahun PKUB juga akan melaksanakan pertemuan tokoh agama dan tokoh adat untuk membangun jembatan kerukunan dan kesetiakawanan di Banda Aceh dan Kota Sorong.

"Pertemuan ini akan melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama dan tokoh adat dari Aceh, Papua, Papua Barat dan Maluku," tutur Nifasri menjelaskan.

Terkait regulasi, Nifasri berharap akhir tahun 2020 ini Peraturan Menteri Agama tentang KCP akan rampung, demikian pula roadmap pelaksanaannya.

"Saya berharap diakhir tahun ini Peraturan Menteri Agama dan road map dapat segera rampung untuk memperkuat program KCP. Kita ketahui program ini semakin kuat dengan terbitnya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat," tambahnya lagi.

Tampak hadir dalam Rapat Koordinasi KCP ini, Staf Khusus Menteri Agama Jul Effendy, Dirjen Bimas Kristen Thomas Pentury, serta pejabat eselon II pada Ditjen Bimas Kristen dan Bimas Katolik Kemenag.

Menteri Agama Fachrul Razi meluncurkan Program Kita Cinta Papua pada 2 September 2020 sebagai bagian dari ikhtiar membangun jembatan kesetiakawanan Aceh hingga Bumi Cenderawasih. Program ini bertujuan untuk memperkuat kerukunan umat beragama, serta memajukan pendidikan dan keagamaan di Papua, baik melalui lembaga pendidikan maupun rumah ibadah.

Rapat Koordinasi yang kali ini digelar PKUB menurut Nifasri bertujuan untuk mengevaluasi capaian yang sudah diperoleh tahun ini sekaligus merancang program KCP tahun berikutnya.

"Rapat koordinasi ini melibatkan unit-unit terkait yang menjadi leading sector dari program KCP diantaranya Bimas Kristen, Bimas Katolik, PKUB serta unit terkait lainnya. Kegiatan seperti ini akan diadakan secara berkala untuk mengevaluasi dan merancang program-program KCP," tutur Nifasri.

Staf Khusus Menag Jul Effendy, mengatakan KCP adalah program Kementerian Agama untuk menindaklanjuti Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

"Program KCP akan fokus pada percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat dengan pendekatan agama, diantaranya: mempercepat pendirian rumah ibadah, Pembangunan Sekolah keagamaan, pemberian bantuan rehab kantor pengurus keagamaan, pemberian beasiswa bagi mahasiswa, pemberian beasiswa bagi peserta didik dan tenaga kependidikan, pemberdayaan FKUB provinsi, kota dan kabupaten, pengembangan Desa Sadar Kerukunan, memberikan insentif kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, moderasi beragama, gedung sarana FKUB, dan pemberian insentif bagi pengurus FKUB," terang Effendy.

Stafsus berharap semua program KCP menjadi program yang berkelanjutan. "Kegiatan ini menjadi ujung tombak dari program Kementerian Agama dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di Papua, bahkan di seluruh daerah di Indonesia dan PKUB menjadi leading sector dari program ini dan diperkuat dengan unit kerja lain di Kemenag. Semua program selanjutnya akan kita bicarakan lewat Tim Pokja sebagai wadah koordinasi kelanjutan dan kesempurnaan program KCP ke depan. Ada program di 2020 yang belum terlaksana, maka akan dilanjutkan di tahun 2021 dengan lanjutan program yang sasarannya adalah masyarakat Maluku dan Maluku Utara, Sulawesi Utara juga di wilayah Sumatera," harapnya lagi

Dalam pertemuan tersebut terungkap beberapa kegiatan yang sudah direncanakan Kemenag terkait Program KCP ini. Sekretaris Ditjen Bimas Katolik Alomaha Sarumaha misalnya menyampaikan bahwa tahun depan, Ditjen Bimas Katolik menyiapkan 10 persen dari total anggaran yang dimilikinya untuk program KCP.

"Tahun 2021 Ditjen Bimas Katolik menganggarkan 10 persen khusus untuk Papua dari 800 Milyar anggaran Bimas Katolik," paparnya.

Hal senada juga diungkapkan Dirjen Bimas Kristen Thomas Pentury." Anggaran 2021 untuk KCP relatif besar diantaranya pembangunan fisik dan pembangunan SDM," ungkap Dirjen

Ia pun menyarankan, perlunya evaluasi berkala terhadap program KCP. "Program KCP perlu dievaluasi dari waktu ke waktu agar pada akhir program ini dapat memperoleh output dan outcome yang diharapkan. Kita perlu melihat Papua dari perspektif yang berbeda, yang mana selama ini Papua telah memiliki Otsus yang masih dikaji secara mendalam khususnya dengan Bapenas. Otsus menjadi dasar berpikir dan berpijak kita, yang mana program kita ini menjadi pelengkap dari program Otsus,"Jelas Pentury.

Pentury mengatakan lagi bahwa pogram KCP harus memiliki basis yang kuat khususnya di segi penganggaran. "Dari pendekatan program, KCP tidak ikut dalam sistem program kerja jika dilihat secara eksplisit tetapi secara secara implisit tetap ada. Jangan sampai program ini menjadi program yang utopis, maka perlu terprogram dalam anggaran Kementerian agama. Memperbesar kegiatan yang secara implisit merepresentasikan program KCP. Contoh dengan pemberian beasiswa 250 mahasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar kepada masyarakat Papua. Karena sifatnya afirmasi, maka perlu ada perbedaannya dengan bantuan lain yang selama ini diberikan ke sejumlah daerah di Indonesia. Mohon bagian perencanaan untuk bisa memaksimalkan anggaran sesuai dengan kesepakatan di Komisi VIII dalam asumsi normal dalam penyusunan DIPA Tahun 2021. Peningkatan surat edaran ke PMA menjadi dasar yang lebih konkret untuk membantu problem penganggaran," Kata Pentury.

Sebelumnya, pada tahun 2020 ini, Ditjen Bimas Kristen telah melakukan kegiatan dalam program KCP. Di antaranya, proses afirmasi Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan (STAKPN) menjadi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN), afirmasi mahasiswa asli Papua yang dikuliahkan di IAKN yang ada di beberapa wilayah di luar Papua, penegerian SD, SMP dan SMA, bantuan pada Lembaga Agama Kristen, serta pembinaan guru di Papua dan Papua Barat.

Di samping itu, Ditjen Bimas Kristen juga sudah memberi bantuan pembelajaran jarak jauh masing-masing sebesar 15 juta rupiah pada 20 Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta di Papua. "Hal ini dilakukan untuk menunjang proses perkuliahan di tengah kondisi pandemi Covid-19," jelas Sesditjen Bimas Kristen Pontus Sitorus. (van)