Selasa, 6 Oktober 2020, 10:40

Kunjungi Aceh, Kepala PKUB Kemenag Ingatkan Peran dan Fungsi Strategis Tokoh Agama Bagi Kelangsungan Hidup Berbangsa dan Bernegara

Kepala PKUB (duduk baju putih berpeci) foto bersama peserta dialog

ACEH (PKUB)---Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Barat Daya dan Aceh Singkil Provinsi Aceh (01/10). Menempuh waktu perjalanan darat selama 25 Jam dengan jarak sekira 1350 Kilometer dari Kota Banda Aceh (PP), Kepala PKUB didampingi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Salihin Mizal, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil Saifuddin, Kepala Sub Bagian Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Aceh Muhammad Nasril. Turut mendampingi tim dari PKUB, Kasubbid Pengembangan Dialog dan Wawasan Multikultural Paulus Tasik Galle', Kasubbag TU Desmon Andrian, dan Pelaksana pada PKUB Nindi Novianti.

Di Kabupaten Abdya, Nifasri diterima Wakil Bupati Muslizar MT, Kepala Kesbangpol, Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Jajaran Kemenag Kabupaten Abdya, serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Pemuda.

Dalam diskusi yang dikemas dalam suasana keakraban tersebut, saat memberikan pengarahan Kapus mengatakan bahwa di Indonesia secara umum tidak ada gejolak antar umat beragama, hanya saja menurutnya terkadang isu mengenai gesekan antar umat tersebut hanya muncul di media sosial.

"Kalau kita berkunjung ke lapangan, masyarakat itu aman-aman saja hanya terjadi riak-riak kecil," ujar Kapus.

Selain itu, menurut Kapus, Indonesia memiliki kearifan lokal yang harus dihargai dan dikedepankan yaitu musyawarah. Setiap gejolak dan riak-riak di masyarakat, menurutnya, akan mampu diselesaikan dengan musyawarah.

"Musyawarah kalau dibiasakan di masyarakat kita selesai masalahnya, apalagi kita bicara soal agama. Agama membawa kebaikan bukan membuat orang bermusuhan," ujarnya.

Untuk mencegah munculnya riak-riak dan gesekan di masyarakat, kata Nifasri, masyarakat harus mengedepankan moderasi beragama serta menghormati penganut agama lainnya.

"Moderasi beragama artinya cara pandang kita dalam beragama secara moderat, tidak ekstrim kanan atau ekstrim kiri," katanya.

Dalam kesempatan tersebut ia juga memaparkan isu aktual seputar kerukunan umat beragama di Nusantara dan peran strategis FKUB dalam menyelesaikan persoalan umat beragama.

Lawatan Kapus dilanjutkan ke Kabupaten Aceh Singkil, Nifasri dan tim diterima oleh Bupati Kabupaten Aceh Singkil Dulmursid, anggota DPRD Aceh Singkil, Ketua FKUB Provinsi Aceh H. Nasir Zabla bersama pengurus FKUB (Tokoh Islam dan Tokoh Kristen), Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Aceh Singkil Saifuddin bersama jajarannya, pimpinan Pondok Pesantren Babussalam Batukorong dan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Aceh Singkil.

Pengurus FKUB mengatakan bahwa tahun 2015, nama Kabupaten Aceh Singkil mencuat ke media baik nasional maupun internasional kaitannya dengan isu rumah ibadat. Saat itu ada kebijakan Pemda setempat melakukan penertiban bagi sejumlah rumah ibadat yang tidak memiliki izin.

"Hubungan dan Silaturahmi antar pemeluk agama khususnya antara umat Islam dan Kristen di wilayah Aceh Singkil tidak ada masalah bahkan tetap bisa hidup rukun dan damai serta saling hormat menghormati satu sama lain. Persoalan yang ada hanyalah tentang perizinan rumah ibadat," kata Tokoh Kristen dan Islam yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Aceh Singkil.

Diketahui sejak dulu, di wilayah Kabupaten Aceh Singkil ada sebuah kesepakatan antara komunitas Islam dan Kristen tentang jumlah rumah ibadat umat Kristen yang disesuaikan dengan jumlah umat pada saat itu. Bersamaan dengan berjalannya waktu, muncul sejumlah komunitas Kristen yang datang dari luar Aceh Singkil yang membutuhkan rumah ibadat masing-masing sesuai dengan aliran (denominasi) gerejanya. Kedatangan penduduk yang sebagian besar berasal dari Sumatera Utara itu bermaksud untuk bekerja di wilayah Aceh Singkil.

Sehubungan dengan itu untuk mengatur persyaratan perizinan pendirian rumah ibadat, Provinsi Aceh menerapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadat sebagai dasar regulasinya, selain itu sebagai daerah otonomi khusus dan memiliki keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, juga menerapkan regulasi yang berlaku di daerah tersebut yaitu Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah yang tidak lain adalah turunan dan kontekstualisasi dari PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. Atas kesepakatan memang terdapat perbedaan dalam persyaratan pengajuan izin rumah ibadat dari sisi jumlah pengguna dan jumlah masyarakat yang perlu untuk memberikan dukungan. Jika dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 menyebutnya bahwa bila sudah ada 90 orang pengguna dan ada 60 orang yang memberi dukungan sudah memenuhi persyaratan (Pasal 14 Ayat 2. A.B). Dalam Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016 disebutkan bahwa jumlah pengguna harus 140 orang dan harus diberi dukungan oleh 110 orang untuk memenuhi persyaratan administratif (Pasal 14 Ayat 2. A. B.).

Ketua FKUB Provinsi Aceh menambahkan bahwa pihaknya bermaksud segera mendorong pemerintah Provinsi Aceh untuk membuat Pergub sebagai penjabaran dari Qanun no 4 tahun 2016 terkait persyaratan pendirian rumah ibadat. Diharapkan pergub tersebut akan lebih mudah dipahami serta dapat mendukung peningkatan/penguatan kerukunan umat beragama dan penyelesaian konflik keagamaan secara permanen khususnya terkait pendirian rumah ibadat.

Selanjutnya, Kapus memberikan beberapa contoh penyelesaian sejumlah kasus tentang rumah ibadat khususnya dalam soal perizinannya. Nifasri menegaskan bahwa kata kunci dalam proses tersebut adalah komunikasi yang baik, niat yang baik dan jujur, dan tentu pendekatan kearifan lokal yang telah hidup di dalam budaya sosial masyarakat turun termurun yang tentu bisa berbeda-beda dari setiap wilayah sesuai budaya yang beragam di seluruh Nusantara. Dialog dan Komunikasi, sikap hormat menghormati, dan kejujuran yang juga menjadi ajaran semua agama di dalam hidup bersama sangat dibutuhkan. Miskomunikasi sering terjadi karena belum tumbuh saling percaya karena perbedaan agama atau suku maupun kebudayaan. Baik dalam PBM maupun dalam Qanun Aceh sangat jelas bahwa pendirian tempat ibadat itu harus didasarkan pada kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah Kelurahan, Desa, Gambong (Aceh) atau nama lain.

Pada kesempatan yang sama, Nifasri mengajak semua pengurus FKUB, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Pemda menyadari bahwa Kerukunan Umat Beragama adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup berbangsa dan bernegara.

"Kita bersyukur bahwa sampai saat ini sejak NKRI diproklamasikan, Negara dan Bangsa kita tetap hidup rukun dan damai sekalipun ada beberapa kasus-kasus yang ikut mewarnai kehidupan antar umat beragama tetapi semuanya bisa diselesaikan dengan baik dan tuntas. Tentang kerukunan di Indonesia juga telah diapresiasi oleh banyak negara di dunia, Indonesia adalah Negara yang penduduknya memeluk agama Islam terbesar di dunia tetapi tetapi damai dan rukun bila dibandingkan dengan sejumlah Negara di Timur Tengah. Indonesia adalah Negara yang didirikan bukan berdasarkan atas sebuah Agama tetapi juga Indonesia adalah Negara yang tidak bisa dipisahkan dari Agama. Indonesia bukanlah Negara Agama tetapi juga bukanlah Negara Sekular, oleh karena itu, peran dan fungsi strategis para Tokoh Agama khususnya sangat penting bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, hal Ini penting untuk selalu kita sadari, "pungkas Nifasri. (PTG).