Sabtu, 19 September 2020, 11:36

Ingatkan Tugas Pokok dan Fungsi: Kepala PKUB Jadi Keynote Speaker pada Kegiatan Rapat Kerja FKUB Provinsi Sulut Tahun 2020

Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI Nifasri (berdiri) saat memaparkan materi dihadapan peserta Raker

Manado (PKUB)---Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nifasri menjadi Keynote Speaker pada kegiatan Rapat Kerja Daerah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se-Provinsi Sulawesi Utara di Kota Manado. Kegiatan yang digagas oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulut melalui Sub Bagian Kerukunan Umat Beragama (KUB) dan Ortala pimpinan Santi Kalangi ini dibuka secara resmi oleh Kabag TU Aswin Kiay Demak mewakili Kakanwil Kemenag Provinsi Sulut , dihadiri 50 orang Peserta yang terdiri dari para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, dan jajaran Kanwil Kemenag Sulut (17/09).

Dalam pemaparannya, Nifasri menggarisbawahi bahwa sebagai pandangan kebangsaan, agama telah ditempatkan bangsa-negara kita sebagai yang utama dalam denyut nadi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dan oleh karenanya, pembangunan nasional yang dilakukan dari masa ke masa, di berbagai era pemerintahan negeri ini, tidak dapat dilepaskan dari peran agama. Secara konstitusional, hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Sila Pertama yang memberikan pengakuan atas peran agama dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, pemenuhan cita-cita berbangsa dan bernegara di mata umat beragama berarti pula mewujudkan suatu kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dan mengandung kewajiban moral yang harus dipikul dan dipertanggungjawabkan oleh segenap bangsa, bukan saja di hadapan sesamanya, melainkan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa.

"Para pendiri dan tokoh bangsa kita telah menemukan formulasi yang sangat indah menyangkut hubungan antara agama dengan negara. Indonesia berdasarkan Pancasila, dengan sila pertama menjadikan negara dan agama tidak terpisah tetapi saling mengandaikan, negara diresasi oleh nilai-nilai agama. Negara secara dinamis tampil sebagai fasilitator semua penganut agama yang ada di Indonesia," jelas Kapus.

Lebih jauh Nifasri mengetengahkan bahwa Persoalan kerukunan umat beragama saat ini tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang bersifat lokal dan regional, namun telah menjadi persoalan global. Hal ini dapat dilihat dari bermunculannya isu-isu terkait kerukunan umat beragama beberapa tahun terakhir yang menjadi perhatian dunia internasional. Terkait Moderasi beragama Kapus menjelaskan bahwa kebijakan dan program Kementerian Agama diarahkan pada Moderasi Beragama dan mengedepankan cara-cara pengamalan ajaran agama yang moderat.

"Moderasi beragama dipahami pertama-tama dalam konteks cara beragama dan bukan agamanya yang dimoderasi. Jangan gara-gara agama saya tidak ingin bersalaman dengan agama lain atau gara-gara agama saya bermusuhan dengan orang yang beragama lain. Moderasi beragama muaranya adalah kerukunan dan indikator kerukunan adalah adanya toleransi, saling menghargai, saling menghormati dan adanya kesetaraan. Dalam ajaran agama dijelaskan bahwa jangankan manusia, menolong anjing yang kehausan dipadang pasir dapat mengantar seseorang masuk surga. Moderasi berarti tidak ekstrim dan tidak juga liberal, Agama apapun mengajarkan prinsip kerja sama, akhlak mulia, kebaikan, tidak mengajarkan membeci, bermusuhan atau membunuh. Aqidah tetap masing-masing tapi tetap harus bekerja sama, mengharga dan menghormati agama lain, Moderasi itu berada di tengah-tengah tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan," kata Kapus.

Tambah Kapus bahwa moderasiberagama yang kini menjadi pengarusutamaan di Kementerian Agama, juga menjadi bagian yang menjadi dasar kegiatan kerukunan yang dapat dilihat melalui berbagai upaya literasi naratif sekaligus pencegahan terhadap berbagai sikap dan praktik dari paham-paham keagamaan radikal yang potensial yang menjadi ganggguan kerukunan umat beragama. Melalui moderasi beragama, pemerintah bersama masyarakat turut peduli dalam menjaga toleransi dan harmoni dengan terus mengkampanyekan moderasi beragama di seluruh lapisan masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan berbagai suku bangsa, etnis, agama, dan kepercayaan yang beragam, perlu mengelola keragaman tersebut dengan baik untuk meminimalisir risiko timbulnya konflik di antara warga negara maupun antar-kelompok dan pemeluk agama. Sikap Intoleransi yang ada di masyarakat perlu mendapat perhatian serius agar tidak merusak semangat persatuan dalam kemajemukan. Pengamalan nilai-nilai agama secara baik, moderat bagi seluruh umat, diharapkan dapat menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Lanjut Nifasri menjelaskan arah implementasi, praktik dan strategi serta pelembagaan moderasi beragama, khususnya di Kementerian Agama RI, telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tanggal 30 Juni 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024. Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama yang digagas oleh Kementerian Agama memiliki empat indikator, yaitu: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi.

"Agama memegang peran yang sangat penting di dalam negara oleh sebab itu tiap pemerintah jika mau aman nyaman dan rukun tentu tidak bisa meninggalkan para tokoh agama karena agama kita resmi diakui di Indonesia terutama agama-agama yang dianut masyarakat Indonesia. Memang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini baru 6 (enam) agama yang difasilitasi pemerintah hal tersebut tertulis dalam UU No.1 PNPS Tahun 1965, namun hal tersebut bukan berarti agama-agama yang lain tidak dilindungi, semua agama wajib dilindungi negara termasuk aliran atau penghayat kepercayaan, oleh sebabnya pemerintah harus menyadari hal itu, siapapun pemerintah tidak terlepas dari agama dan tidak terlepas dari melibatkan tokoh-tokoh agama didalam mengelola negara," terang Kapus.

Kapus menambahkan terkait Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM) Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat (PRI), masih menuai kontroversi dalam hal status regulasinya.

Peraturan Bersama Menteri tidak termasuk dalam Jenis dan Hierarki Peraturan Per-undang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, yaitu 1) UUD 1945, 2) Ketetapan MPR (TAP MPR) 3) UU atau PP pengganti UU (Perppu) 4) Peraturan pemerintah (PP) 5) Peraturan Presiden (Perpres) 6) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan 7) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota, sehingga PBM tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah (Pemda) secara baik karena multitafsir. Oleh karena itu, efektivitas PBM selama ini lebih ditentukan oleh kemampuan komunikasi para tokoh agama, FKUB, dengan Pemerintah Daerah. Akibat dari pemahaman ini, Keberadaan PBM belum sepenuhnya dapat dijalankan dan menjadi rujukan bagi Gubernur/Bupati/Walikota dalam tugas Memelihara dan merawat kerukunan umat beragama dan pembnerdayaan FKUB, jelas Mantan Kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal BPJPH tahun 2017 s.d 2019.

Terkait peran Pemda dalam memelihara kerukunan umat beragama Kapus mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, serta merupakan bagian penting dalam menjaga kerukunan nasional, belum semua pemda memahami dan melaksanakanya termasuk dalam menfasilitasi dan pemberdayaan FKUB. Hal ini dapat dilihat dari perhatian pemda sebagaimana yang diamatkan dalam PBM Nomr 9 dan 8 Tahun 2006.

"Selama ini tidak ada keseragaman dukungan dan perhatian Pemda kepada FKUB, baik dalam hal fasilitasi kegiatan FKUB, memberikan bantuan dana operasional termasuk pembangunan kantor FKUB di daerah yang bersangkutan. Ada FKUB yang mendapat dukungan dan perhatian sangat baik, ada yang kurang mendapat perhatian, dan bahkan ada FKUB yang tidak mendapat perhatian sama sekali dari Pemda setempat; Dan masih adanya keraguan/ketidak tegasan pihak pemda dalam pengambilan keputusan terkait dengan pendirian rumah ibadat, sehingga permasalahannya ada yang berlarut-larut, berkembang dan bahkan ada yang menjadi konsumsi politik atau dipolitisir bahkan ke tingkat internasional yang berpengaruh negative terhadap penilaian toleransi dan keukunan umat beragama di Indonesia" terangnya.

"Kami melihat bahwa salah satu Pemda yang peduli terhadap FKUB adalah Sulawesi Utara, dimana kucuran anggaran miliaran rupiah diberikan kepada FKUB sebagai ujung tombak pemeliharaan kerukunan, bahkan para tokoh agama diketahui mendapatkan insentif rutin dari pemerintah, hal ini berdampak pada minimnya konflik terkait kerukunan umat beragama di Sulawesi Utara ataupun jika ada bisa segera diselesaikan dengan cepat", tambahnya.

"Terkait tugasdan fungsi FKUB sebagai mitra pemerintah. Berdasarkan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 FKUB Provinsi mempunyai Tugas sebagai berikut: Melakukan dialog dengan Pemuka agama dan tokoh masyarakat, Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur, Melakukan sosialisasi peraturan perudang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan FKUB Kabupaten/Kota mempunyai tugas: Melakukan dialog dengan Pemuka agama dan tokoh masyarakat, Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati/Walikota, Melakukan sosialisasi peraturan perudang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat dan dapat memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat," terang Kapus.

Kapus menambahkan FKUB telah terbukti mampu menjadi media efektif untuk meningkatkan dialog antar umat beragama dan menekan terjadinya konflik, khususunya dalam hal pendirian rumah ibadat. Karenanya, FKUB terus dipertahankan, dan diberdayakan untuk membantu Pemerintah dalam memelihara dan mengendalikan kerukunan antar umat beragama.

Selanjutnya Kakan Kemenag Minahasa Utara Anneke M Purukan yang juga mantan Kasubbag KUB Kanwil Kemenag Sulut saat dimintai pendapatnya diselah waktu mendampingi Kapus dan rombongan mengatakan bahwa kunjungan Kepala PKUB adalah sebuah kehormatan bagi masyarakat Sulawesi Utara, hal ini menunjukkan kepedulian Kapus terhadap peningkatan kerukunan antar umat beragama di Sulawesi Utara. Lanjut Kakan Kemenag melaporkan bahwa di Minahasa Utara sendiri Kemenag terus berupaya bersinergi dengan Pemda dan FKUB untuk menjaga kerukunan, kendatipun tantangan yang dihadapi juga tidak sedikit.

"Saya melaporkan kepada Kapus bahwa direncanakan di Minahasa Utara akan dibangun Graha Kerukunan sebagai simbol kerukunan masyarakat dan pemerintah Minahasa Utara dan Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya," ujar Purukan.

Selama 3 hari kunjungan kerjanya di Sulawesi Utara, Kapus didampingi Kasubbid Pengembangan Dialog dan Wawasan Multikultural pada PKUB Paulus Tasik Galle', Kasubbag TU pada PKUB Desmon Andrian, Alimudin dan Evanglie Manarisip pelaksana pada PKUB, (Van/PTG).