Jumat, 18 September 2020, 07:23

Walikota Bitung dan Kepala PKUB Kemenag RI Tandatangani Prasasti Pencanangan Kelurahan/Kawasan Sadar Kerukunan di Kota Bitung

Kepala PKUB bersama Walikota Bitung menandatangani prasasti penetapan Kelurahan Tandurusa sebagai Kelurahan Sadar Kerukunan

Sulawesi Utara (PKUB)--Kami setuju dan memilih Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dicanangkan sebagai Kelurahan/Kawasan Sadar Kerukunan di Kota Bitung. Demikian ucap Ketua FKUB Kota Bitung Pendeta Vivi Lousan Rompas saat menyampaikan laporan dan sambutan selamat datang pada acara Penetapan Kelurahan Sadar Kerukunan di Kota Bitung (16/09).

"Disini terdapat bangunan rumah Ibadat umat Kristen, Islam dan Katolik yang letaknya berdekatan, umatnya hidup saling mendukung, menghargai sehingga tercipta hidup rukun dan damai. Kami mensupport kegiatan ini, terlebih Walikota yang terus mendukung program kerukunan melalui bantuan anggaran dan dana hibah sebanyak 1 Milliar di tahun ini dan tahun yang lalu 2 Miliar, ditambah lagi disetiap kegiatan terkait kerukunan Walikota selalu hadir dan siap membantu sehingga pantaslah jika Beliau menerima penghargaan sebagai tokoh peduli kerukunan dan HAM dari Komnas HAM RI. Demikian pula halnya dengan Dandim dan Kapolres yang selalu menopang kegiatan kerukunan di Kota Bitung, ujar ketua FKUB.

Kakanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh Kabag TU Aswin Kiay Demak mengatakan dalam sambutannya bahwa Penetapan Kelurahan Sadar Kerukunan sudah dilaksanakan sejak tahun 2017, dan tahun 2020 di Sulawesi Utara ada 2 Kelurahan yang telah ditetapkan menjadi Kawasan Sadar Kerukunan yaitu Kelurahan Tandurusa di Kota Bitung dan Kelurahan Tabolaa kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

"Kelurahan Tandurusa ditetapkan sebagai Kelurahan Sadar Kerukunan menjadi prototype untuk menjaga kerukunan dan kebhinekaan di Sulut, semoga ini menjadi perhatian Kepala PKUB dan Walikota yang berkenan hadir saat ini untuk kedepan dapat terus meningkatkan alokasi anggaran khususnya di tahun 2021 sehingga semakin banyak Kelurahan yang nantinya ditetapkan sebagai Kelurahan Sadar kerukunan. Penetapan Kelurahan Sadar Kerukunan sebagai labortorium kerukunan seiring dengan slogan masyarakat Sulawesi Utara Torang Samua Ciptaan Tuhan dan Torang Samua Basudara (Kita Semua Ciptaan Tuhan dan Kita Semua Bersaudara, jelas Kabag.

Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nifasri diawal sambutannya mengatakan bahwa ditengah pandemi Covid-19 diharapkan tetap produktif tapi aman dari Covid-19 yaitu dengan cara mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Lanjut Kapus mengapresiasi pemerintah dan masyarakat Kelurahan Tandurusa sebagai salah satu dari dua desa/kelurahan di Sulawesi Utara yang ditetapkan sebagai Kelurahan Sadar Kerukunan tahun 2020.

"Selamat kepada Kelurahan Tandurusa sebagai Kelurahan Sadar Kerukunan, ini menandakan bahwa masyarakat ingin maju, nyaman dan berbahagia dalam hidup bermasyarakat, mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi kelurahan lain di Sulut dan Indonesia pada umumnya," puji Kapus.

Terkait peran Pemda dalam pemberdayaan FKUB Kapus mengatakan rasa syukur serta bangga kepada Pemda Kota Bitung dimana FKUB sebagai garda terdepan membangun kerukunan mendapatkan perhatian maksimal lewat pemberian bantuan dari Walikota lewat dana milliaran rupiah. "Kami bukan kampanye, tapi kami mengharapkan Walikota/Bupati dan Gubernur seperti ini. Kami belum mendengar adanya konflik di Kota Bitung," tqmbah Kapus.

Sesuai dengan amanat regulasi tentang Kerukunan, Kapus menjelaskan bahwa betapa pentingnya kerjasama dan bantuan dari Pemerintah Daerah dalam memberdayakan FKUB untuk pemeliharaann kerukunan.

"Kita membutuhkan keterlibatan optimal, bantuan serta kerjasama dari Pemda sesuai dengan amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No 9 dan 8 bahwa tugas memelihara kerukunan bukan hanya tugas Kemenag tetapi oleh Pemda. Kita berharap kedepan perhatian Pemda terhadap FKUB terus meningkat. Kita mengakui bahwa regulasi tentang KUB yang kita miliki saat ini masih lemah. Kita baru memiliki tiga aturan yakitu UU pasal 29, PNPS No 1 Thn 1965, dan PBM no 9 dan 8 Thn 2006. Terkait PBM, dalam hirarki perundang-undangan sesuai UUD No 11 tahun 2012, Peraturan Bersama tidak dikenal dan olehkarenanya dalam pelaksanaannya menjadi multitafsir. PKUB akan terus melakukan upaya untuk penguatan regulasi KUB. Kita saat ini sementara dalam usaha meningkatkan status PBM menjadi Peraturan Presiden.

"Bangsa kita tidak akan maju jika tidak ada kerukunan. Paham-paham radikalisme intoleran yang bertentangan dengan semangat hidup berbangsa dan bernegara akan menghalangi proses pembangunan yang sementara kita jalani. Dan oleh karena itu, kita berharap bahwa semua Pemda memiliki perhatian terhadap peran dan fungsi statergis tokoh Agama yang tergabung di dalam FKUB. Saya bangga terhadap Pemprov Sulut yang memberi tunjangan kepada tokoh agama sehingga sulut relatif aman dan semua persoalan bisa cepat diselesaikan sehingga tak heran Sulut mendapat indeks kerukunan yang tinggi dari indeks rata-rata nasional yakni diatas 73%, terang Kapus.

Walikota Bitung Maximilian Jonas Lomban dalam sambutannya menjelaskan bahwa Kota Bitung memiliki penduduk 230 ribu jiwa , yang penduduk yang mendiaminya berasal dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote. 6 agama hidup rukun dan damai karena budaya torang samua basudara. Berdasarkan hal itu kerukunan harus dipupuk dan dibina terus, kolaburasi dan kerjasama pemerintah dan masyarakat akan terus dimaksimalkan.

"Sebelum FKUB lahir, sesuai dengan amanat PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, di Kota Bitung sudah ada Badan Kerjama Antar Umat Beragama (BKSAUA) yang sudah sejak 1964 dibentuk di Provinsi Sulawesi Utara yang jaringan organisasinya sampai pada tingkat kelurahan dan desa. Keputusan Gubernur sebelumnya tetap mendorong agar keduanya mengoptimalkan fungsinya untuk merawat kerukunan umat beragama," jelas Walikota.

Pencananangan kelurahan Tandurusa sebagai kelurahan sadar kerukunan membuktikan adanya kerjasama dan elaborasi nilai-nilai kerukunan yang terus dirawat masyarakat. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama atas perhatian dan kerjasamanya selama ini dengan harapan semoga kerjasama ini terus terjalin di masa-masa yang akan datang. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kota Bitung, Forkopimda Kota Bitung, dan secara khusus kepada seluruh Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat atas keikutsertaan di dalam merawat kerukunan di Kota Bitung yang menjadi salah satu aset dan modal sosial dalam melanjutkan pembangunan. Kerukunan umat beragama adalah bagian penting dari kondisi yang memampukan untuk melakukan pembangunan, demikian tandas dan penegasan dalam sambutannya (Van/PTG).