Rabu, 9 September 2020, 13:35

Perkuat Kerukunan: PKUB Gelar Dialog di Kabupaten Kuningan

Kapus saat memaparkan materi

JAWA BARAT (PKUB) -- Mengamalkan ajaran agama adalah cara kita menjaga Indonesia sebagaimana menunaikan kewajiban negara adalah wujud pengamalan ajaran agama, demikian kata Staf Ahli Menteri Agama Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi, Oman Fathurahman saat menjadi narasumber pada Kegiatan bertajuk Dialog Tokoh Lintas Agama Terkait Pemeliharaan dan Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat (08/09).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama ini mengikutsertakan 80 (delapan puluh) orang dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, FKUB dan Kemenag Kabupaten Kuningan.

Selanjutnya terkait moderasi beragama Staf Khusus menjelaskan definisinya sebagai sebuah sikap dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah (wasathiyah), selalu bertindak adil, berimbang dan tidak ekstrem dalam praktik beragama.

"Setiap individu pemeluk agama, apapun suku, etnis, budaya, agama, kepercayaan, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan pemahaman keagamaan/spiritual di antara mereka. bahwa moderasi beragama jangan tukar dengan moderasi agama, yang dimoderasi adalah cara beragama. Rukun itu adalah hasil atau buah, moderasi adalah prosesnya. Indikator orang itu moderat atau tidak diukur dari 4 hal, yaitu cinta tanah air, toleran, anti kekerasan, ramah budaya lokal," jelas Stafsus.

Selanjutnya Kakanwil Kemenag Jawa Barat H. Abid, menjelaskan tentang kebijakan Kanwil Kemenag Jabar dalam memelihara dan memeperkuat kerukunan umat beragama.

"Tidak ada persoalan yang tidak bisa di selesaikan di Jawa Barat, semua diselesaikan dengan dialog dan kerjasama. Saya berterima kasih kepada tokoh agama, tokoh masyarakat di Kuningan apapun masalah dapat diselesaikan. Kita adalah masyarakat yang damai dan menjunjung tinggi kerukunan. Kemenag Provinsi Jawa Baray telah menetapkan rencana strategis salah satunya membangun earlie warning system yaitu para penyuluh yang ada di masyarakat. Kami akan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk membuat data base. Target kami untuk indeks kerukunan Jabar dari rangking 3 dari bawah menjadi 3 dari atas," jelas Kakanwil.

Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nifasri, dalam paparannya mengingatkan kembali bahwa kerukunan merupakan cita-cita bersama seluruh masyarakat. Negara kita bukanlah negara sekuler dan bukan juga negara agama, tetapi negara kita juga tidak bisa dilepaskan dengan agama.

"Kesadaran sebagai umat beragama, yakni prinsip ketuhanan. Kita sadar bahwa Indonesia ini umat beragama dan berkepercayaan sesuai dengan prinsip ideologi Pancasila. Beragama bukan hanya 6 (enam). Enam agama ini hanya agama mayoritas, tetapi di negara kita bisa mencapai ratusan agama di masyarakat," ujar Kapus.

Terkait regulasi yang mengatur Kapus mengatakan bahwa dalam undang-undang dasar 1945 tidak disebutkan agama apa saja yang ada di Indonesia. Kecuali di PNPS Nomor 1 Tahun 1965 memang disebutkan agama yang menjadi mayoritas. Dalam perlindungan di pasal 28E. juga disebutkan bahwa negara kita akan melindungi semua umat yang beragama.

Pandangan dunia internasional tentang kerukunan di Indonesia Kapus menjelaskan bahwa negara di Eropa, salah satunya negara Finlandia memberikan penilaian yang baik terhadap toleransi umat beragama di Indonesia. Hal ini didorong oleh ideologi Pancasila yang mana kita memang berasas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pendidikan agama menjadi hal penting dalam memainkan peran terkait keberagamaan dan toleransi antarumat beragama. Karena pada dasarnya semua agama mengajarkan kebaikan.

Terkait regulasi pendirian rumah ibadah, Kapus mengatakan ada pihak yang mempersoalkan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Tetapi, ketika kita telah duduk bersama aturan tersebut tidak terlalu dipersoalkan, yang justru lebih dipersoalkan adalah terkait peraturan atau cara-cara yang tidak tertulis. Regulasi tidak tertulis ini berupa kearifan lokal," terang Kapus.

Dari pertemuan ini Kapus berharap terjalinan persaudaraan dan komunikasi yang aktif antar umat beragama.

"Harapannya dengan pertemuan ini, akan ada masukan dari para tokoh agama untuk menentukan langkah kita bersama ke depan," pungkasnya. (van)