Senin, 7 September 2020, 19:49

Pencanangan Kampung Sadar Kerukunan Kabupaten Sorong di Distrik Aimas

Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Nifasri, saat memberi sambutan

Papua Barat (PKUB)--Pengembangan Kawasan atau Desa Kerukunan adalah salah satu program Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI yang sudah dimulai di Kampung Sawah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2012. Program yang menjadikan sebuah Kawasan menjadi Kawasan atau Desa Kerukunan adalah amanat dari Kongres Tokoh Agama se-Indonesia yang ke-IV pada tahun 2012 di Jakarta yang mendorong Pusat Kerukunan Umat Beragama mengembangkan dan merawat kawasan-kawasan yang bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi daerah lain yakni dengan mengangkat kehidupan kerukunan antar umat beragam yang sudah hidup dan berlangsung sejak dahulu tetapi belum disadari sepenuhnya sebagai kekayaan dan modal sosial bangsa dalam kearifan lokalnya dengan menetapkanya sebagai Kawasan atau Desa Kerukunan.

Salah satu syarat menentukan sebuah Kawasan atau Desa Kerukunan adalah bahwa di wilayah tersebut terdapat keragaman hidup antar umat beragama yang ditandai dengan berdirinya sejumlah rumah Ibadat, sekurang-kurangnya 2 atau 3 rumah Ibadat, yang berdiri berdekatan dan digunakan oleh umat dalam beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Selain itu keragaman budaya juga menjadi pertimbangan ditetapkannya sebuah wilayah sebagai Kawasan atau Desa Kerukunan.

Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama, Nifasri, berkesempatan hadir dalam Pencanangan Kampung Sadar Kerukunan di Kabupaten Sorong, tepatnya di Kelurahan Malagusa, Distrik Aimas (05/09). Hal ini adalah bagian dari rangkaian program Kementerian Agama RI yakni Kita Cinta Papua (KCP) yang telah dilaunching oleh Bapak Menteri Agama RI, Jenderal (Purn.) Fachrul Razi di Jayapura pada tanggal 3 September 2020 dan pada tanggal 4 September 2020 di kota Sorong.

Pencanangan Kampung Sadar Kerukunan di Distrik Aimas dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Sorong Johny Kamuru dan Suka Harjono. Selain itu hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Papua Barat Sudirman Simanihuruk, Ketua Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Barat dan FKUB Kabupaten Sorong, Waka Polres Sorong, Kasdim 1802 Sorong, dan Danramil Persiapan Aimas. Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama pada kesempatan ini didampingi oleh Kepala Sub Bidang Pengembangan Dialog dan Multikultural Paulus Tasik Galle dan Kepala TU Desmon Andrian.

Pencanangan Kampung Sadar Kerukunan ini bertempat di Vihara Buddha Sasana Jalan Rambutan yang dihadiri oleh semua perwakilan umat beragama yang ada di Distrik Aimas. Kegiatan ini ditandai oleh penandatanganan parasasti oleh Bupati Sorong disaksikan oleh Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama.

Dalam sambutannya, Nifasri menyampaikan bahwa kerukunan hidup antar umat bergama ditandai dan dijabarkan dalam tiga poin yakni pertama, adanya toleransi yang ditandai dengan adanya saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Hal kedua yakni adanya kesadaran akan kesetaraan dengan menghormati penganut agama yang lain, dan ketiga adalah hadir dan terjadinya kerjasama di antara anggota masyarakat dengan tidak melihat etnis, suku, dan agama. Kita patut bersyukur bahwa bangsa Indonesia dengan penduduk lebih 250 Juta yang hidup di atas ribuan pulau dengan berbagai macam budaya, bahasa, dan agama, tetapi sampai saat ini Alhamdulillah masih tetap aman dan rukun, bahkan hal ini telah diakui oleh banyak negara-negara lainnya, demikian kata Nifasri.

Nifasri tidak lupa menyampaikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Bupati dan Wakil Bupati Sorong yang sungguh peduli terhadap masyarakat dan kerukunan umat beragama di wilayahnya. Hal ini menandakan bahwa Pimpinan Pemerintah Daerah sungguh-sungguh dekat dengan para Tokoh Agama, Pengurus FKUB, dan mengimplementasikan amanat dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006 dimana Pemerintah Daerah bertanggung-jawab terhadap Kerukunan Umat Beragama di wilayah Pemerintahannya, kata Nifasri.

Sementara itu, Bupati Sorong menyampaikan bahwa Pembangunan tidak akan berjalan apabila di antara kita sebagai anak bangsa tidak ada kerukunan. Bahkan pada saat NKRI dideklarasikan hal itu hanya mungkin karena para pendiri Negara memiliki semangat Kerukunan. Oleh karena itu, kita di Kabupaten Sorong, kerukunan umat beragama adalah harga mati. Kita tidak bisa menukar kerukunan dengan harga apapun, kita harus menjaga dan merawatnya demikian Johny Kamuru dalam sambutannya (PTG).