Selasa, 1 September 2020, 14:03

PKUB Jalin Kerjasama dengan IAIN Curug Bengkulu

Bengkulu (PKUB)--Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama, Nifasri dan Rektor IAIN Curug telah menandatangani MOU terkait kerjasama kedepan dalam hal pengembangan kerukunan umat beragama di wilayah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Salah satu bentuk kerjasama adalah pengembangan kawasan kerukunan umat beragama di Desa Sindang Jati yang telah dijadikan sebagai percontohan Desa Pancasila yang menghidup nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakatnya yang hidup rukun dan harmonis dalam perbedaan agama, suku, dan ras. Selain itu, dalam MOU disepekati untuk kedepan dapat mengembangkan pertemuan-pertemuan dan dialog-dialog serta penelitian-penelitian tentang nilai-nilai kerukunan yang telah hidup di dalam masyarakat. Paulus menegaskan bahwa Dengan berdasarkan semangat kemitraan dan semangat kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan kerukunan Umat Beragama yang bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan antara PKUB dan IAIN."

Pembicara dalam Seminar Nasional Moderasi Beragama dan Kerukunan di kampus IAIN Curug, Provinsi Bengkulu.

Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama, Nifasri, menjadi salah satu Nara Sumber dalam Seminar Nasional Moderasi Beragama dan Kerukunan di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Provinsi Bengkulu.

Nifasri menegaskan bahwa kerukunan umat beragama adalah bentu nyata dari perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar berbangsa dan bernega. Dalam Seminar ini hadir Kepala BPIP Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D sebagai Pembicara Utama (keynote speech). Yudian mengatakan bahwa kerukunan umat beragama bukan hanya ditentukan bahwa di sebuah wilayah ada dan hadir beragama rumah ibadat, tetapi terjadinya relasi dan komunikasi sosial yang hangat dan harmonis antar warga satu sama lain. Warga merasa saling membagi dan memperkaya satu sama lain lewat keberagaman yang mereka miliki. Narasumber lainnya dalam Seminar ini adalah Dr. Drs. Karjono, SH., M.Hum (Sekretaris Utama BPIP), Romo Antonius Benny Susetyo (Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP), Dr. Ani Purwanti, SH, M.Hum (Plt. Deputi Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP), Dr. Muhammad Sabri, S.Ag (Direktur Pengkajian Materi BPIP), dan Drs. H. Bustasyar, M.Pd (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu), dengan Moderator Dr. Busman Adyar S. Ag., MA (Dosen Syariah IAIN Curup).

Karjono menekankan bahwa Agama sejatinya hadir untuk menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Indonesia yang beragama hanya akan mampu meraih kemajuan, kesejahteraan, kedamaian dan keadilan hanya dalam bingkai NKRI yang demokratis. Antonius Benny Susetyo menjelaskan betapa nilai-nilai Pancasila dapat dan mampu menciptakan keadaban publik. Nilai-nilai Pancasila mampu menjadi pemandu kehidupan bersama dalam menciptakan tata keadaban publik dengan terus merawat prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, Benny menekankan bahwa setiap kompones harus memperluas pandangan inklusif dan terbuka terhadap umat beragama lain.

Nifasri menjelaskan beberapa Prinsip dasar kerukunan antar umat beragama yang dapat diambil dari sila-sila Pancasila, yaitu: a. Prinsip Ketuhanan. Berdasarkan prinsip ini, bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan. Indonesia tidak mendasarkan pada satu agama tertentu. Indonesia adalah representasi nilai dari keragaman agama. Melalui sila ini menegaskan, bahwa keragaman agama adalah kekuatan kebangsaan. Toleransi antar umat beragama menjadi pilar penting dalam membangun kerukunan nasional. Sila ini adalah perwujudan atas penghargaan kepada agama. Agama dan negara tidak dipisahkan, karena agama dan negara adalah satu kesatuan dalam membangun nasionalisme dan kebangsaan. Dengan demikian, Indonesia bukanlah negara agama, namun negara yang beragama, itulah Negara Pancasila. Artinya, bukan negara agama tertentu, melainkan milik semua agama. Pemahaman final bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila, maka semua agama akan menjalankan dua visinya secara bersamaan, yaitu berketuhanan dan berkebangsaan. Artinya, semua umat beragama akan menjalankan praktik sosial-keagamaannya dalam visi kebangsaan. Jadi, Pancasila adalah Rumah Bersama atau Rumah Besar bagi umat beragama. Hendaknya setiap umat beragama memiliki kesadaran dan kewajiban untuk bersama-sama merawat dan menjaga rumah tersebut. Masing-masing umat beragama memiliki kamar dalam rumah itu. Silahkan pelihara baik-baik masing-masing kamarnya, b. Prinsip Kemanusiaan.Prinsip ini menunjukkan bahwa berketuhanan itu harus diiringi dengan kemanusiaan. Yakni, berketuhanan yang berkemanusiaan. Berketuhanan yang menjalankan visi kemanusiaan dengan keadilan dan keadaban. Prinsip ini sangat penting bagi kehidupan agama-agama di Indonesia. Selain tujuan merajut kemanusiaan antar agama, tujuan kemanusiaan global juga sangat penting, apalagi menyangkut kemanusiaan dan HAM. Selaras dengan hal ini adalah penyelenggaraan acara Doa Bersama Bagi Kemanusiaan oleh Komite Tinggi Persaudaraan Manusia, yang dihadiri oleh Grand Syaikh al-Azhar dan Paus Francis pada 14 Mei 2020 yang lalu, dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19. Dengan prinsip ini, agama menjadi garda terdepan untuk melahirkan manusia yang berakhlak dan bermoral. Secara tegas, hal serupa juga telah ada dalam bunyi sila Pancasila untuk membentuk manusia yang adil dan beradab. Untuk itu, agama memiliki tanggungjawab dalam membentuk keadilan dan keadaban manusia, baik dalam praktik keagamaan maupun kemanusiaan. Peran dan tauladan dari tokoh-tokoh agama sangat penting dalam mewujudkan keadaban manusia tersebut, c. Prinsip Kebangsaan. Melalui prinsip ini, setiap umat beragama harus menyadari pentingnya menjaga nasionalisme dan kebangsaan. Nasionalisme semestinya juga dapat menjadi ibadah kebangsaan dalam tujuan kebersamaan dan demokrasi. Kebangsaan adalah inti dari kehidupan bernegara, di mana semua lintas kehidupan bersinergi menjaga kedaulatan bangsa. Dalam konteks keagamaan, menjaga tanah air adalah bagian dari iman. Maka, semua agama memiliki kewajiban yang sama dalam membela tanah airnya. Agama dan kebangsaan adalah sinergi dialog kreatif dalam melahirkan moderasi beragama. Melalui kebangsaan, toleransi antar umat beragama akan dengan mudah disatukan. Dengan visi ini pula toleransi di Indonesia bisa menjadi kiblat bagi cita-cita perdamaian agama-agama di dunia. Bahkan, Indonesia dapat menjadi kiblat moderasi dan kerukunan umat Bergama di dunia. Melalui dua prinsip di atas misalnya, kemanusiaandan kebangsaan, Kementerian Agama RI melalui Tim Gugus Tugas Penanganan Dampak Covid-19 Kementerian Agama RI dan PKUB pernah menyelenggarakan kegiatan Doa Kebangsaan dan Kemanusiaanpada tanggal 14 Mei 2020 yang lalu, yaitu dengan menghadirkan tokoh-tokoh agama untuk berdoa lintas agama, sebagai salah satu bentuk ikhtiar batin dalam menghadapi dampak psikis-spiritual atas Covid-19, d. Prinsip Permusyawaratan.Selain prinsip ketuhanan, kemanusiaan, dan kebangsaan, prinsip permusyawaratan sangatlah penting untuk mewujudkan kerukunan nasional. Melalui prinsip ini, segala hal yang memicu in-toleransi antar umat beragama misalnya, harus diselesaikan dengan prinsip permusyawaratan, yaitu bermusyawarah dengan melibatkan berbagai pihak agar tercapai solusi yang komprehensif. Melalui prinsip ini, tidak ada minoritas dan mayoritas, muslim dan kafir, namun yang ada adalah sama-sama atau setara sebagai rakyat (dari kata raiyah, artinya saling memelihara). Melalui prinsip ini, PKUB telah menjadi mediator dalam berbagai permasalahan terkait isu-isu kerukunan antar dan inter umat beragama (misalnya tentang pendirian rumah ibadah), e. Prinsip Keadilan Sosial. Agama-agama memiliki peran sangat peting dalam menjabarkan keadilan sosial secara lebih luas. Agama, sebagai elemen ketundukan dan kepatuhan serta keimanan kepada Tuhan, senantiasa mengajarkan olah rasa agar sensitif berbuat adil kepada sesama dengan melakukan kegiatan sosial. Melalui prinsip ini, Tim Gugus Tugas Penanganan Dampak Covid-19 Kementerian Agama pada tanggal 14 Mei 2020 yang lalu, melalui PKUB, pernah memberikan bantuan sosial kepada majelis-majelis agama. Selain itu, melalui 34 Ketua FKUB Provinsi seluruh Indonesia, PKUB juga pernah menyalurkan 100 paket bantuan. Bahkan, bantuan tersebut juga telah diberikan kepada korban Covid-19 dari semua agama. Ikut mendampingi Kepala Pusat Kerukunan adalah Kepala Sub Bidang Pengembangan Dialog dan Multikultural PKUB, Paulus Tasik Galle, Kepala Sub Bagian TU PKUB, dan Alimudin, S,Pd, Staf pada TU PKUB (PTG).