Jumat, 17 Juli 2020, 19:41

Ikut Protokol Kesehatan; Pusat Kerukunan Umat Beragama Gelar Workshop Deteksi Dini dan Manajemen Konflik dalam Moderasi Beragama di Kota Tangsel

SERPONG (PKUB) - Kementerian Agama melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama menggelar kegiatan Workshop Deteksi Dini dan Manajemen Konflik Dalam Moderasi Beragama bertempat di Swiss-Bell Hotel Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Kegiatan yang dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat ini diikuti 100 peserta, dengan alokasi 50 orang Penyuluh lintas agama di hari pertama (15/07) dan 50 orang pengawas dan guru agama lintas agama di hari kedua (16/07).

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Prof. Dr. H. Nizar, Ma.Ag., Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama Dr. H. Nifasri, M.Pd., Kabid Harmonisasi Umat Beragama pada PKUB Dr. Anwaruddin Ambary S.Sos., M.PP, Kabid Bina Lembaga dan Lembaga Keagamaan pada PKUB Aliefosra Nur SH., MM, Kepala Kantor Kemenag Kota Tangsel, Abdul Rojak, S.Ag. MA dan Ketua FKUB Kota Tangsel Fachrudin Zuhri, didaulat sebagai Narasumber pada kegiatan ini.

Dalam sambutan dan materinya Sekjen menjelaskan betapa pentingnya peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai pandangan kebangsaan, agama ditempatkan masyarakat kita sebagai yang utama dalam denyut nadi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Karenanya, pembangunan nasional yang dilakukan dari masa ke masa, di berbagai era pemerintahan negeri ini, tidak dapat dilepaskan dari peran agama. Secara konstitusional, hal ini tertanam dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pengakuan atas peran agama dan juga dituangkan ke dalam Sila Pertama Pancasila, jelasnya.

Selanjutnya dalam upaya mengatur pengamalan ajaran agama, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait pemeliharaan kerukunan umat beragama, dengan harapan hubungan sesama umat beragama selalu terjalin dengan dilandasi oleh sikap toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tegasnya.

Kaitannya dengan kebijakan dan program strategis Kementerian Agama tentang Moderasi beragama kata Nizar hal tersebut hendaknya menjadi dasar setiap individu dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga dapat mewujudkan harmoni diantara kelompok-kelompok masyarakat dan umat beragama.

Kebijakan dan program Kementerian Agama diarahkan pada Moderasi Beragama dan mengedepankan cara-cara pengamalan ajaran agama yang moderat. Moderasi beragama perlu dijadikan dasar setiap individu dan kita semua untuk saling terbuka, toleran dan pengakuan terhadap segala bentuk perbedaan yang ada sambil meningkatkan keimanan dan ketakwaan dari ajaran agama masing-masing. Bila sikap ini sudah membudaya, ada harapan besar terpeliharanya harmoni di antara kelompok-kelompok masyarakat dan umat beragama. Itulah yang perlu dijadikan perhatian bersama dalam kesempatan dialog kali ini, terutama bagi para pengawas, penyuluh dan guru lintas agama yang kepadanya harapan besar kita sematkan untuk menjaga kelangsungan bangsa ini di masa-masa mendatang, pinta Sekjen.

Lebih jauh, penguatan terhadap kualitas harmonisasi hubungan antar agama terutama pasca covid 19 semestinya diarahkan pada pengembangan nilai nilai dinamik yang direpresentasikan dengan suasana hubungan interaktif, bergerak, bersemangat, dan bergairah dalam mengembangkan nilai nilai kepedulian, keaktifan, dan kebajikan bersama.

Senada dengan Sekjen, Kapus PKUB menjelaskan tentang program moderasi beragama sebagai bagian dari penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Moderasi beragama dilakukan dengan cara penguatan cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan dikalangan umat beragama. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah bukan agama yang dimoderatkan tetapi praktek kehidupan beragamanya, yaitu tidak ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Diberikan kebebasan dalam menjalankan agama bukan berarti kita menafikan agama yang lain. Yang harus kita lakukan adalah sikap saling menghormati, menghargai, menolong tanpa memandang latar belakang agama selama tidak bertentangan dengan aqidah sebagai orang beragama, tambahnya.

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 Nifasri menjelaskan penerapannya yang dilakukan di berbagai bidang.

Penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah penerapannya meliputi bidang kesehatan, sosial, keagamaan dan ekonomi melalui keringanan biaya listrik, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), larangan mudik, keringanan kredit, hingga menggelontorkan anggaran sebesar lebih dari Rp. 677 Triliun. Pemerintah juga telah membentuk Tim Gugus Tugas mulai dari pusat sampai ke daerah termasuk Kementerian Agama untuk penanganan dampak Covid-19.

Tambahnya lagi, Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama juga menaruh perhatian khusus dalam mendukung penanganan Covid-19 melalui program diantaranya bekerja sama dengan Tim Gugus Tugas Kementerian Agama memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 diantaranya: 1. Pemberian sembako kepada para penjaga rumah ibadat (Marbot Masjid dan Kostor Gereja), Guru Agama/Petugas Rumah Ibadah, pemberian paket bantuan peralatan water torn dan kelengkapannya untuk kantor majelis agama pusat yang diserahkan langsung oleh Menteri Agama kepada MUI, PGI, KWI, PHDI, WALUBI dan MATAKIN pada tanggal 14 Mei tahun 2020; 2. Meminta Gubernur, Walikota dan Bupati untuk melibatkan/menggandeng Tokoh Agama/FKUB dalam penanganan dampak Covid-19 di daerah; 3. melibatkan Tokoh Agama/FKUB dalam menyosialisasikan kebijakan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadat.

Ikhtiar lahir tentulahsangat bermanfaat, namun demikian kitapun harus melengkapinya dengan ikhtiar batin ( aspek agama) yaitu dengan menguatkan mental spiritual umat beragama, memberikan pencerahan agama secara komperhensif, dengan demikian tercapailah keselarasan lahir-batin dalam penanganan Covid-19 ini. Pungkas Kapus (van)