Selasa, 2 Juni 2020, 13:38

Diundang Jadi Narasumber Dalam Webinar Kebangsaan: Ini Pesan Kepala PKUB Kemenag

Pemerintah Provinsi Sulut Menggelar Webinar Kebangsaan Dalam Rangka Memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020

PKUB (01/06) Pemerintah Provinsi Sulut menggelar Webinar kebangsaan dalam rangka memperingati hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020. Kegiatan secara daring ini diberi tema: Pancasila Dalam Tindakan Melalui Gotong Royong Menuju Indonesia Maju Sulut Hebat.

Kegiatan yang diadakan selama kurang lebih 90 menit ini dinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulut bekerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Utara, diikuti oleh kurang lebih 350 peserta terdiri dari pejabat/pegawai Pemda Provinsi Sulut, Pemda Kabupaten dan Kota se Sulut, Para Kepala Sekolah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, Kepala Madrasah dan perwakilan beberapa negara seperti Belanda, dan lain-lain.

Selaku Keynote Speaker Gubernur Provinsi Sulut Bapak Olly Dondokambey, SE memaparkan topik tentang : IMPLEMENTASI NILAI NILAI PANCASILA DALAM MEMAJUKAN SULUT DI ERA PANDEMI COVID 19.

Adapun Nara Sumber dalam kegiatan ini adalah : Dr. I Nyoman Shuida (Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK), Prof. Dr. F.X. Adji Samekto, M.Hum, (Deputi Bidang Hubungan antar lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan pada BPIP), Dr. H. NIFASRI, M.Pd (Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Setjen Kementerian Agama) dan Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet (Ketua Asosiasi FKUB Indonesia)

Kepala PKUB Nifasri, saat diberikan kesempatan berbicara memberi aparesiasi dan terima kasih kepada Gubernur Sulut dan jajarannya serta FKUB Sulut yang turut melibatkan PKUB dalam kegiatan yang berkenaan dengan hari lahirnya Pancasila tersebut.

Selanjutnya dalam pemaparannya yang bertopik PANCASILA SEBAGAI PONDASI TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA Nifasri mengingatkan kita selaku anak bangsa bahwa Pancasila adalah ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia.

Bila dikaitkan dengan keragaman bangsa Indonesia, Pancasila sangat ideal dan paripurna, tidak bisa diganggu gugat lagi. Keberadaan Pancasila bisa mengakomodir dan memberikan nilai pentingnya keragaman di Indonesia. Keragaman agama, budaya, dan suku bangsa harusnya disikapi secara terbuka, saling toleran dan menjaga kerukunan. Pancasila adalah dasar utama untuk mewujudkan kerukunan nasional. Kerukunan Nasional akan terwujud jika kita dapat memadukan tiga kesadaran, yaitu: kesadaran sebagai umat beragama (prinsip ketuhanan), kesadaran sebagai umat manusia (prinsip kemanusiaan), dan kesadaran sebagai warga negara (prinsip kebangsaan). Ketiganya adalah pemaduan antara Sila 1, 2, dan 3 Pancasila, jelas Kepala PKUB.

Ada beberapa prinsip dasar toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang dapat diambil dari sila-sila Pancasila, yaitu:

Prinsip Ketuhanan. Berdasarkan prinsip ini, bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan. Indonesia tidak berdasar pada satu agama tertentu. Indonesia adalah representasi nilai dari keragaman agama. Melalui sila ini menegaskan, bahwa keragaman agama adalah kekuatan kebangsaan. Toleransi antar umat beragama menjadi pilar penting dalam membangun kerukunan nasional. Sila ini adalah perwujudan atas penghargaan kepada agama-agama. Agama dan negara tidak bisa dipisahkan, karena agama dan negara adalah satu kesatuan dalam membangun nasionalisme dan kebangsaan. Dengan demikian, Indonesia bukanlah negara agama, namun negara tidak bisa terlepas dari agama, itulah Negara Pancasila. Pemahaman bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila, maka semua agama akan menjalankan dua visinya secara bersamaan, yaitu berketuhanan dan berkebangsaan. Artinya, semua umat beragama akan menjalankan praktik sosial-keagamaannya dalam visi kebangsaan. Jadi, Pancasila adalah Rumah Bersama atau Rumah Besar bagi umat beragama. Hendaknya setiap umat beragama memiliki kesadaran dan kewajiban untuk bersama-sama merawat dan menjaga rumah tersebut. Masing-masing umat beragama memiliki kamar dalam rumah itu. Silahkan pelihara baik-baik masing-masing kamarnya.

Prinsip Kemanusiaan. Prinsip ini menunjukkan bahwa berketuhanan itu harus diiringi dengan kemanusiaan. Yakni, berketuhanan yang berkemanusiaan. Berketuhanan yang menjalankan visi kemanusiaan dengan keadilan dan beradab. Prinsip ini sangat penting bagi kehidupan agama di Indonesia. Selain tujuan merajut kemanusiaan antar agama, tujuan kemanusiaan global juga sangat penting, apalagi menyangkut kemanusiaan dan HAM. Selaras dengan hal ini adalah penyelenggaraan acara Doa Bagi Kemanusiaan oleh Komite Tinggi Persaudaraan Manusia, yang dihadiri oleh Grand Syaikh al-Azhar dan Paus Fransiscus, Vatikan pada 14 Mei 2020 yang lalu, dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19. Dengan prinsip ini, agama menjadi garda terdepan untuk melahirkan manusia yang berakhlak dan bermoral. Secara tegas, hal serupa juga telah ada dalam bunyi sila Pancasila untuk membentuk manusia yang adil dan beradab. Untuk itu, agama memiliki tanggungjawab dalam membentuk keadilan dan adab manusia, baik dalam praktik keagamaan maupun kemanusiaan. Peran dan tauladan dari tokoh-tokoh agama sangat penting dalam mewujudkan keadaban manusia tersebut.

Prinsip Kebangsaan. Melalui prinsip ini, setiap umat beragama harus menyadari pentingnya menjaga nasionalisme dan kebangsaan. Nasionalisme semestinya juga dapat menjadi ibadah kebangsaan dalam tujuan kebersamaan dan demokrasi. Kebangsaan adalah inti dari kehidupan bernegara, di mana semua lintas kehidupan bersinergi menjaga kedaulatan bangsa. Dalam konteks keagamaan, menjaga tanah air adalah bagian dari iman. Maka, semua agama memiliki kewajiban yang sama dalam membela tanah airnya, termasuk kebersamaaan dalam penanggulangan danpak covid 19 saat ini. Dengan kebersamaan, toleransi antar umat beragama serta berpancasila, maka visi kebangsaan akan terwujud secara kolektif melibatkan semua elemen bangsa. Dengan visi ini pula toleransi di Indonesia bisa menjadi kiblat bagi cita-cita perdamaian agama-agama di dunia. Bahkan, Indonesia dapat menjadi kiblat moderasi dan kerukunan umat Bergama di dunia. Melalui dua prinsip ini misalnya, kemanusiaan dan kebangsaan, Kementerian Agama RI bekerjasama dengan BNPB selaku Ketua Gugus Tugas Nasional Penanganan Dampak Covid-19 telah menyelenggarakan kegiatan Doa Kebangsaan dan Kemanusiaan pada tanggal 14 Mei 2020 yang lalu, yaitu dengan menghadirkan tokoh-tokoh agama untuk berdoa lintas agama, sebagai salah satu bentuk ikhtiar batin dalam menghadapi dampak psikis-spiritual atas Covid-19. Presiden/wapres

Prinsip Permusyawaratan. Selain prinsip ketuhanan, kemanusiaan, dan kebangsaan, prinsip permusyawaratan sangatlah penting untuk mewujudkan kerukunan nasional. Melalui prinsip ini, segala hal yang memicu in-toleransi antar umat beragama misalnya, harus diselesaikan dengan prinsip permusyawaratan, yaitu bermusyawarah dengan melibatkan berbagai pihak agar tercapai solusi yang komprehensif. Melalui prinsip ini, tidak ada minoritas dan mayoritas, saling mengkafirkan, namun yang ada adalah sama-sama atau setara sebagai rakyat (dari kata raiyah, artinya saling memelihara). Melalui prinsip ini, PKUB telah menjadi mediator dalam berbagai permasalahan terkait isu-isu kerukunan antar dan inter umat beragama (misalnya tentang pendirian rumah ibadah).

Prinsip Keadilan Sosial. Agama memiliki peran sangat peting dalam menjabarkan keadilan sosial secara lebih luas. Agama, sebagai elemen ketundukan dan kepatuhan serta keimanan kepada Tuhan, senantiasa mengajarkan olah rasa agar sensitif berbuat adil kepada sesama dengan melakukan kegiatan sosial. Melalui prinsip ini, Tim Gugus Tugas Penanganan Dampak Covid-19 Kementerian Agama pada tanggal 14 Mei 2020 yang lalu, melalui PKUB, memberikan bantuan sosial kepada majelis-majelis agama. Selain itu, melalui 34 Ketua FKUB Provinsi seluruh Indonesia, PKUB juga menyalurkan bantuan sembako bagi mereka yang terdampak covid-19 khususnya petugas/marbot di Masjid, Kostor di gereja dan petugas rumah ibadat lainnya.

Tokoh agama merupakan ujung tombak dalam melaksanakan Pancasila bersama pemerintah dan masyarakat. Apalagi disaat pandemic covid-19, pemerintah tidak akan mampu sendiri mengatasinya. Pemerintah dan pemerintah daerah membutuhkan kerjasama dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penanganan dampak covid-19 termasuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah yang kedepan kita akan memasuki era baru dengan harapan masyarakat kreatif dan aman dari covid, pungkas Nifasri.