Jumat, 7 Februari 2020, 11:36

Gelar Diskusi Tentang FKUB Kantor Staf Kepresidenan Undang Kepala PKUB

Diskusi Tentang FKUB di Ruang Rapat Kantor Staf Kepresidenan

PKUB (06/02) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai agen penting dalam mengelola kerukunan perlu mendapat perhatian khusus, hal tersebut menjadi dasar Kantor Staf Presiden (KSP) melaksanakan diskusi mengenai hasil riset Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) tentang FKUB. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat Pulau Sambit Lantai 1 gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden ini melibatkan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementrian Agama, Staf Khusus Wakil Presiden, Kementerian Dalam Negeri, pengurus FKUB, Lakpesdam Nahdatul Ulama (NU), PP Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Wahid Fondation, INFID.

Diskusi diawali dengan penjelasan dari staf kepresidenan tentang tugas dan fungsi dari Kantor Staf Presiden yaitu menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden, dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Staf Presiden menyelenggarakan fungsi:

  1. Pengendalian dalam rangka memastikan program-program prioritas nasional dilaksanakan sesuai visi dan misi presiden;
  2. Penyelesaian masalah secara komprehensif terhadap program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan;
  3. Percepatan pelaksanaan program-program prioritas nasional;
  4. Pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional;
  5. Pengelolaan isu-isu strategis;
  6. Pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi;
  7. Penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan;
  8. Pelaksanaan administrasi kantor staf presiden; dan
  9. Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan presiden.

Diskusi dilanjutkan dengan pemaparan hasil riset oleh Ihzan Ali-Fauzi selaku peneliti pada PUSAD Paramadina yang pada prinsipnya bahwa ia mendapati FKUB masih sangat kurang mendapatkan perhatian, padahal menurutnya salah satu aktor potensial dalam memainkan peran strategis untuk membenahi masalah-masalah konflik keagamaan adalah FKUB. Peran lembaga ini diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006.

Nifasri, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama saat dimintai pandangan menegaskan bahwa peran FKUB sangat strategis dan penting, FKUB menjadi garda terdepan dalam membantu memelihara dan merawat kerukunan umat beragama dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan dialog dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas keagamaan, lembaga keagamaan, dan lain-lain. Selain itu FKUB juga berfungsi menyerap aspirasi masyarakat dan menyalurkannya serta mensosialisasikan kebijakan pemerintah di bidang kerukunan. Oleh sebab itu, kehadiran FKUB masih sangat dibutuhkan.

Dari sisi regulasi sebenarnya FKUB cukup kuat, sesuai dengan isi PBM No. 9 dan 8/2006. Hanya saja pemberdayaan dan fasilitasi terhadap kebutuhan pelaksanaan tupoksi FKUB tersebut yang belum mendapat perhatian yang sama dari Gubernur, Bupati atau Walikota. Selama ini masih banyak Pemda yang belum mampu memfasilitasi FKUB sehingga sebagian besar FKUB hanya menerima dana bantuan dari Kemenag melalui PKUB yang tahun ini semakin berkurang nilainya, kalau tahun lalu tersedia alokasi anggaran 50 juta untuk FKUB Kabupaten dan Kota, 60 juta untuk FKUB Provinsi maka tahun ini PKUB hanya mampu mengalokasikan bantuan 40 juta untuk Kabupaten dan Kota, 50 juta untuk Provinsi,jelasnya.

Mengingat strategis dan pentingnya peran FKUB ini, kedepan harus ada upaya mengikat Pemda untuk pemberdayaan FKUB misalnya melalui Peraturan atau Keputusan Presiden. Di samping itu juga masih diperlukan semacam panduan atau juklak kriteria yang bisa menjadi pengurus atau anggota FKUB. Ada baiknya ke depan anggota FKUB juga dikembangkan dengan melibatkan pemuda, lembaga perempuan, dan lain-lain. Merekrut tenaga muda yang mampu membuat program, melaksanakan program dan membuat laporan keuangan dan akademik yang selama ini mungkin sulit dilakukan oleh FKUB. Terkait dengan masalah adanya beberapa daerah yang berkonflik dalam mendirikan rumah ibadat, perlu dilihat dari pemahaman masyarakat setempat terhadap PBM tersebut. Pada prinsipnya PBM ini mengutamakan dialog, musyawarah dalam setiap rencana pendirian rumah ibadat dan ketegasan Pemda setempat merespon pendirian rumah ibadat dan wajib memfasilitasi berdirinya rumah ibadat.Pungkasnya

Ishom Yuski, Sekretaris Balitbang Kemenag menambahkan bahwa penelitian serupa pernah dilakukan oleh Badan Litbang Kemenag dan hasilnya relatif sama dengan apa yang menjadi hasil penelitian PUSAD Paramadina saat ini, kedepan perlu didorong penguatan terhadap FKUB itu sendiri.

Cecep Khairul Anwar Plt. Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama Kemenko PMK menambakan bahwa sebenarnya sejak tahun 2015 draft Rancangan Undang-Undang sudah prolegnas tapi belum disahkan di DPR karena berbagai pertimbangan.

Romo Antonius Suyadi Pr, Pengurus FKUB DKI Jakarta mengatakan bahwa FKUB perlu melibatkan tokoh-tokoh senior dari majelis agama sebagai bentuk kewibawaan, kendatipun demikian, perlu juga adanya tenaga muda potensial yang membantu teknis admintrasi FKUB. Kedepan FKUB mungkin bisa di bentuk dalam format komisi seperti contohnya KPU.

Sebelum menarik kesimpulan, Ihzan Ali-Fauzi secara khusus mengucapkan terima kasih sekaligus rasa bangganya terhadap kinerja Kementerian Agama khususnya PKUB yang membantunya saat melaksanakan penelitian. Saya merasa terharu dan bangga terhadap bantuan Kementerian Agama khususnya PKUB, yang mana pada saat mengadakan penelitian, PKUB melalui pejabatnya yang ada di daerah berkontribusi aktif mengkoordinir pendistribusian angket kepada pengurus FKUB Provinsi sampai Kabupaten/Kota sebagai sampling, sehingga data yang dibutuhkan bisa diperoleh secara maksimal,ujarnya.

Pada akhirnya ditarik kesimpulan bahwa Penguatan FKUB melalui regulasi, anggaran, dan organisasi perlu diupayakan sesegera mungkin. Ihzan berharap bahwa hasil penelitiannya dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh seluruh pihak yang terkait untuk memelihara kerukunan berbangsa dan bernegara. (Evan)