Kamis, 28 November 2019, 17:06

FKUB Harus Aktif Bersinergi Dengan Pemda

Kepala PKUB saat memberikan materi dalam Dialog Kerukunan Umat Beragama di Banjarmasin. Foto: Taufik/PKUB

Banjarmasin, PKUB- Kerukunan umat beragama adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Itulah karenanya pemerintah melalui Kementerian Agama memiliki Pusat Kerukunan Umat Beragama sebagai regulator kebijakan terkait kerukunan. Akan tetapi karena tugasnya yang sangat besar maka hal itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh PKUB.

"Kami membutuhkan dukungan dari banyak pihak utamanya tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat", ujar Kepala PKUB Dr. H. Nifasri, M.Pd. saat menutup Kegiatan Dialog Kerukunan Umat Beragama di Banjarmasin hari ini, Rabu (27/11/2019).

Dalam kegiatan yang diikuti oleh 100 orang yang berasal dari elemen Pemerintah Daerah, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat di Kalimantan Selatan ini, Nifasri juga mengajak Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) di seluruh Indonesia untuk lebih berani dan lebih aktif bersinergi dengan pemerintah daerah pada tahun 2020 nanti. Tujuannya agar FKUB dapat semakin diberdayakan oleh pemerintah daerah. Hal ini mengingat anggaran FKUB yang diperkirakan akan turun pada tahun depan.

Dalam kesempatan ini Nifasri juga menyinggung tentang isu-isu kerukunan yang beberapa waktu ini ramai dibicarakan di media.

"Baru baru ini isu radikalisme mencuat, banyak orang menilai radikalisme identik dengan Islam, padahal sejatinya tidak. Radikalisme itu bisa muncul dari siapapun itu", ujarnya.

Beliau menambahkan, beberapa waktu lalu, juga sempat hangat di beberapa media berita terkait Menteri Agama yang melarang penggunaan cadar dan celana cingkrang. Dia menyayangkan banyak media yang cenderung memelintir statemen Menteri Agama.

"Padahal pernyataan utuhnya tidak seperti itu, kalimat yang disampaikan oleh Bapak Menteri adalah, silahkan memakai cadar atau bercelana cingkrang, tapi jangan sampai yang bercadar dan bercelana cingkrang menganggap dirinya paling benar dalam beragama sehingga menganggap yang lain salah", demikian beliau menjelaskan.

Hadir juga memberikan materi setelah Kepala PKUB,Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA yang merupakan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin. Menyambung pemaparan Kepala PKUB, Mujib menyampaikan bahwa saat ini duniatengah menghadapi era dimana semua serba berlebihan. Tidak terlepas adalah berlebihnya informasi yang beredar dan simpang siur.

"Di era era digital ini, informasi terasa seperti tsunami, akhirnya timbulah yang disebut cognitive dissonace dimana fenomena munculnya kebingungan pemahaman karena banyaknya informasi yang masuk", jelas sosok professor Sosiologi Agama ini.

Beliau menambahkan bahwa akan tambah parah jika informasi yang masuk dibumbui dengan hoax, fitnah atau ujaran kebencian, sehingga hanya akan memperkeruh keadaan. Sehingga akan muncul fenomena yang disebut ilmuan Perancis Jean Baudrillard sebagai fenomena hyper reality.
Selain sesi ceramah, kegiatan ini juga diisi dengan diskusi kelompok yang telah menghasilkan poin-poin rekomendasi kepada penerintah khususnya Kementerian Agama sebagai bahan pengambilan kebijakan kedepan.

Sumber: Reportase Lapangan

Penulis: Hamdan Yuafi

---------------------------------------

Pusat Kerukunan Umat Beragama

Gedung Kementerian Agama Lt. 5

Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat

Telp: (021) 3149689

Twittter: @PKUB_KemenagRI

Instagram: @PKUB.KemenagRI

Berita Lainnya
Selasa, 26 November 2019, 22:03

Kunjungi PKUB, FKUB Lima Puluh Kota Sampaikan Program Kerukunan

Rabu, 13 November 2019, 15:49

Kunjungi Kemenag, FKUB Bangka Belitung Mohon Dukungan Konfernas ke-VII FKUB

Rabu, 6 November 2019, 12:26

Kepala PKUB: Sejatinya Semua Agama Mengajarkan Kebaikan

Rabu, 30 Oktober 2019, 22:36

Apa Itu Radikalisme Agama, Berikut Tipologinya

Jumat, 25 Oktober 2019, 09:32

Radikalisme Adalah Ancaman Kerukunan