Rabu, 9 Oktober 2019, 16:37

Kepala PKUB: Pemerintah Daerah Lain Harus Contoh DKI Jakarta Dalam Pemberdayaan FKUB

Kepala PKUB (berdiri) saat menjadi narasumber dalam kegiatan Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Bogor, hari ini (9/10). Foto: Hamdan/PKUB

CISARUA - PKUB Indonesia adalah negara yang besar, terdiri dari 500 suku bangsa dan 700 lebih bahasa serta mengakui kebebasan beragama sesuai dengan keyakinan pemeluknya. Keberagaman tersebut dapat berarti dua mata pisau. Dari satu sisi dapat menjadi potensi konflik. Akan tetapi di lain sisi, jika perbedaan itu dapat dijaga dengan baik maka akan terjalin harmonisasi dan kerukunan yang indah di masyarakat.

Kaitannya dengan hal tersebut, dalam menjaga kerukunan umat beragama, Kementerian Agama dan atau pemerintah pusat yang lain tidak bisa berjalan sendiri. Perlu dukungan dari seluruh pihak, tidak terlepas dari para tokoh agama. Peran tokoh agama ini sangat penting dalam menjaga kerukunan umat beragama.

"Sebagai contoh di Papua, beberapa waktu lalu kami menyelenggarakan Dialog Lintas Agama di Papua, dan dari kegiatan itu kami memperoleh informasi bahwa agama adalah salah satu harapan perdamaian di Papua", ujarnya saat memberikan materi dalam kegiatan Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Cisarua Bogor hari ini, Rabu (9/10).

Dalam kegiatan yang diikuti oleh organisasi masyarakat lintas agama tersebut beliau juga menambahkan bahwa peran Kementerian Agama hanya sebagai fasilitator dan pelaksana regulasi, selebihnya adalah peran masyarakat dan tokoh agama untuk terus menjaga kondisi kerukunan di masyarakat.

"Kami memang punya banyak program seperti interfaith dan dialog lintas agama bagi tokoh agama, tokoh masyarakat tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, mahasiswa dan siswa akan tetapi sejatinya tokoh-tokoh itulah yang sangat berperan dalam menjaga kerukunan, karena merekalah yang terjun langsung di masyarakat", jelasnya.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta tersebut, tidak lupa beliau menyampaikan tentang pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan. Karena pelestarian kerukunan umat beragama juga menjadi tugas dari pemerintah daerah.

Akan tetapi belum semua pemerintah daerah sadar tentang hal ini. Banyak pemerintah daerah yang belum maksimal dalam memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Bahkan ada beberapa pemerintah daerah yang tidak memberikan perhatian sama sekali terhadap FKUB.

Contoh yang baik diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyediakan anggaran Miliyaran rupiah untuk kerukunan umat beragama melalui FKUB. Contoh seperti inilah yang harusnya ditiru oleh pemerintah daerah lainnya. Karena kerukunan tidak bisa dijaga oleh pemerintah pusat semata. Akan tetapi perlu dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk dukungan kepada FKUB.

"Kami berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemda Jakarta, kepada Gubernur, ini harusnya menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya", tegasnya.

Tahun depan kami akan melakukan pendekatan kepada Badan Kesbangpol di daerah-daerah yang pemerintah daerah setempat belum memberikan perhatian kepada FKUB. Sehingga kedepannya kerukunan umat beragama menjadi kesadaran bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

"Bahkan dalam waktu dekat kami akan melakukan survey ke lapangan, jika ada pemda yang benar-benar menaruh perhatian terhadap kerukunan umat beragama, utamanya FKUB, maka akan kita berikan penghargaan bernama Harmony Award yang akan diserahkan langsung oleh Menteri Agama", tegasnya di ujung penyampaian materinya.

Penulis:Hamdan Yuafi

Dikoreksi dan disetujui oleh: Nifasri (Kepala PKUB)

---------------------------------------

Pusat Kerukunan Umat Beragama

Gedung Kementerian Agama Lt. 5

Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat

Telp: (021) 3149689

Twittter:@PKUB_KemenagRI

Instagram:@PKUB.KemenagRI