Senin, 18 Maret 2019, 16:04

Temui Presiden, FKUB Siap Kawal Pemilu Aman, Damai dan Rukun

Presiden Jokowi berbincang dengan Asosiasi FKUB di halaman Istana Kepresidenan Bogor, Senin (18/3) siang. (Foto: Humas Setkab RI)

BOGOR, PKUB - Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan pemilihan umum (Pemilu) yang aman, damai, rukun. Kesiapan ini disampaikan jajaran pengurus Asosiasi FKUB saat diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (18/3) siang. "Beda pilihan boleh, beda partai boleh, tetapi kita harus selalu bersatu, rukun dalam semangat persaudaraan dan semangat cinta kasih sesama bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote," kata Ketua Umum Asosiasi FKUB Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet kepada wartawan usai bersama pengurus Asosiasi FKUB diterima Presiden Jokowi.

Dalam pertemuan yang didampingi Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama ini beliau menyampaikan bahwa suksesnya pemilu adalah kewajiban moral FKUB apalagi sebagai tokoh agama. "Kita sanggup melaksanakan pemilu, mendukung pemilu dengan baik dan menjaga NKRI agar tetap rukun, aman, dan damai sehingga presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, semuanya bisa membangun bangsa ini dengan lebih baik," tegasnya.

Presiden Jokowi sendiri, menurut keterangan Sukahet, dalam pertemuan itu memberikan arahan untuk menangkal, meluruskan segala berita-berita yang tidak masuk akal, fitnah, hoaks. FKUB pun, lanjut Sukahet, siap melaksanakan arahan Presiden Jokowi itu.

"Kita punya majelis agama. Kita punya MUI, Parisada, PGI, Walubi, Matakin, dsb, itu semua ada sampai ke desa-desa. Kita selalu mengajak semangat toleransi, kebersamaan, kekeluargaan, dan selalu kita kumandangkan agar kita semuanya menjadi pemeluk agama yang baik, sekaligus menjadi warga negara yang baik, agar tidak ada lagi hoaks, fitnah, kebohongan, dsb," terang Sukahet.

Dalam kesempatan bertemu Presiden Jokowi itu, menurut Sukahet, FKUB meminta agar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang selama ini mendasari pembentukan FKUB, ditingkatkan status hukumnya menjadi Peraturan Presiden.

Kami bersyukur respons Presiden, Mensesneg, dan Menteri Agama yang menerima kami kompak. Sudah diproses menjadi peraturan presiden, yang artinya nanti ada dana dari APBN untuk menjaga kerukunan. Kemudian pemerintah daerah (gubernur, bupati, wali kota) tetap melakukan kewajibannya untuk menambah kekurangan-kekurangan sesuai dengan kebutuhan FKUB setempat" tambahnya.

Mengenai tujuan utama pertemuan dengan Presiden Jokowi ini, Ketua Umum Asosiasi FKUB Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet mengemukakan, untuk melaporkan hasil-hasil Konferensi Nasional FKUB V yang telah diselenggarakan tanggal 1-3 Maret lalu di Makassar. Selain itu, Asosiasi FKUB juga mengundang Presiden Jokowi untuk bisa membuka dan memberikan pengarahan pada Konferensi Nasional VI yang akan diselenggarakan April 2020 mendatang.

Mendampingi Presiden Jokoi dalam kesempatan itu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno dan Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin.

Sumber: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dan sumber lainnya.

Editor:Hamdan Yuafi

---------------------------------------

Pusat Kerukunan Umat Beragama

Gedung Kementerian Agama Lt. 5

Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat

Telp: (021) 3149689

Twittter:@PKUB_KemenagRI

Instagram:@PKUB.KemenagRI

Berita Lainnya
Selasa, 2 Juli 2019, 10:50

Produksi Film Dokumenter Kerukunan, Tim Peneliti UGM Selenggarakan FGD di Singkawang

Senin, 1 Juli 2019, 13:03

Kunjungi PKUB, ICRS Diskusikan Diseminasi Kebebasan Beragama

Kamis, 27 Juni 2019, 21:55

Sekjen Kemenag: Kegiatan Kerukunan Harus Sering Libatkan Generasi Muda

Jumat, 21 Juni 2019, 12:00

Kunjungi Kantor PKUB, Asia Foundation Jajaki Kerjasama Program

Rabu, 15 Mei 2019, 09:54

Melalui Workshop Manajemen Isu Kerukunan, PKUB Perkuat Konduktor Pesan Kerukunan di Purwakarta