Kamis, 28 Februari 2019, 12:49

Risalah Jakarta Sebagai Upaya Pengarusutamaan Moderasi Beragama

Kepala PKUB, Saefudin (dua dari kiri) saat menjadi narasumber dalam FDA Kemendagri

JAKARTA, PKUB - Dalam Forum Diskusi Aktual (FDA) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI kemarin, Rabu (27/02/2019) di Jakarta, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI Saefudin menyampaikan langkah-langkah Kementerian Agama dalam mengarustamaan moderasi beragama sebagaimana hasil risalah tokoh-tokoh dalam dialog lintas Iman di Jakarta akhir tahun 2018 yang lalu.

Diantara lima poin risalah tersebut adalah yang pertama negara perlu memimpin gerakan penguatan keberagaman yang moderat sehingga agama menjadi panduan spiritual dan moral, dan formal.

Poin kedua, pemerintah perlumenyempurnakan regulasi yang mampu menumbuhkan eksklusivisme dan ekstremisme seperti revisi UU No 5 Tahun 1969 tentang Pemberlakuan PNPS No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama sesuai putusan MK.

Poin ketiga, mengembangkan strategi komunikasi yang mampu menyampaikan pesan dari tokoh agama, tokoh budayawan, dan tokoh intelektual agar bisa dipahami lebih mudah oleh generasi muda tanpa menghilangkan isinya.

Poin keempat, pemerintah melalui Kementerian Agama perlu memfasilitasi pertemuan antarkelompok untuk memperkuat nilai inklusif dan toleransi terutama di kalangan generasi muda.

Terakhir atau strategi point kelima adalah lebih aktif mengajak tokoh-tokoh agama dalam memandu umat untuk menjalankan keyakinan dan kehidupan beragama yang lebih terbuka sehingga bisa menjadi sumber kreasi dan inspirasi kehidupan.

Dalam kesempatan ini Kepala PKUB juga menjelaskan bahwa Konsep Moderasi Agama atau jalantengah yang dihadirkan Kementerian Agama bukanlah konsep pemikiran yang ekstrem dan juga bukan liberal, yang di maksud pemikiran ekstrim disini adalah dasar pemikiran yang hanya mengacu pada teks semata dan mengabaikan konteks, sehingga mengabaikan nalar, sementara liberalismeadalah pemikiran yang mengagungkan nalar dengan mengabaikan teks teks kitab suci. Untuk itulah diperlukan langkah Moderasi Beragama yakni upaya beragama yang mensinergikan antara teks dan konteks, sehingga kedua pendekatan ini tidak berlebihan.

Dalam FDA Selain Kapus KUB juga hadiri beberapa narasumber ataupun panelis lainnya seperti Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Mabes Polri dan Kepa Sub Direktorat Penyilidikan dan Penindakan Kementerian Komunikasi dan Informatik. Pada penghujung acara, para peserta juga diberi kesempatan untuk berdialog aktif dengan para narasumber melaluisesi tanyajawab.

Acara yang berlangsung selama satu hari ini diikuti oleh para peserta yang terdiri dari ketua dari masing-masing 6 Majelis Agama, tokoh-tokoh lintas agama, pengurus FKUB DKI Jakarta, dan pegawai dari unsur Kementerian /Lembaga terkait seperti Kejaksaaan, Kemendikbud, Mabes POLRI.

Sumber: Hery Fathurochman

Editor: Hamdan Yuafi

---------------------------------------

Pusat Kerukunan Umat Beragama
Gedung Kementerian Agama Lt.5
Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat
Telp: (021) 3149689

Twittter: @PKUB_KemenagRI

Instagram: @PKUB.KemenagRI

Berita Lainnya
Selasa, 2 Juli 2019, 10:50

Produksi Film Dokumenter Kerukunan, Tim Peneliti UGM Selenggarakan FGD di Singkawang

Senin, 1 Juli 2019, 13:03

Kunjungi PKUB, ICRS Diskusikan Diseminasi Kebebasan Beragama

Kamis, 27 Juni 2019, 21:55

Sekjen Kemenag: Kegiatan Kerukunan Harus Sering Libatkan Generasi Muda

Jumat, 21 Juni 2019, 12:00

Kunjungi Kantor PKUB, Asia Foundation Jajaki Kerjasama Program

Rabu, 15 Mei 2019, 09:54

Melalui Workshop Manajemen Isu Kerukunan, PKUB Perkuat Konduktor Pesan Kerukunan di Purwakarta