Selasa, 13 Februari 2018, 10:35

Sinergi Sangat Diperlukan Untuk Mencegah Paham Radikal di Indonesia

Bapak Bigjen Drs. Dwi Hartono (Direktur Jawa Bali BIN) menyampaikan materi mengenai Program Pencegahan Paham Keagamaan Radikal

Bali (Kemenag), Hari kedua Evaluasi dan Koordinasi Tugas dan Fungsi Kerukunan Umat Beragama di Bali (13/02) masih terus berjalan. Sesi selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Brigjen Drs. Dwi Hartono selaku Direktur Jawa-Bali. Materi yang disampaikan adalah tentang Pemaparan Program Pencegahan Paham Keagamaan Radikal dan Terorisme di Indonesia. Dalam pendahuluan beliau menyampaikan bahwa paham radikal itu ada tiga jenis, kanan dengan kelompok-kelompok fundamentalisnya, radikal kiri dengan kelompok komunisnya dan radikal lainnya seperti gerakan buruh dan elemen masyarakat lainnya.

Dalam penekanan beliau, lebih diperjelas mengenai gerakan radikalisme kanan. Potensi gerakan radikalisme kanan ini sangat besar potensinnya, seiring dengan munculnya organisasi Internasional seperti ISIS dan Al Qaeda. Tujuan dari gerakan radikal kanan ini memiliki tujuan untuk membentuk negara Islam melalui perjuangan jihad. Kedua organisasi radikal ini melihat Indonesia sebagai negara yang sangat empuk sebagai sasaran, karena Indonesia mayoritas pemeluk agamanya masih bersifat taqlid atau ikut-ikutan semata, sehingga sangat mudah untuk dipengaruhi tandasnya. Maka menurut beliau, di sinilah wilayah tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam melakukan pembinaan masyarakat, agar tidak mudah dimasuki dan ikut-ikutan paham yang radikal.

Kenapa Kementerian Agama dalam hal ini memiliki tugas tersebut? Hal ini dikarenakan potensi kerawanan radikalisme yang semakin besar. Untuk menanggulanginya kita perlu bentuk sinergi antar penyelenggara intelejen negara dan stakeholder penanganan radikalisme dan ancaman terorisme lainnya.Saya yakin seyakin-yakinnya jika semua dilimpahkan kepada Kementerian Agama hal ini tidak akan tercapai, inilah kenapa harus ada sinergi itu begitu beliau menegaskan.

Pada akhir pemaparan beliau,kembali ditegaskan bahwa dalam menunjang sinergi pencegahan paham radikal tersebut perlu diterbitkan regulasi dan kerjasama antar lembaga. Kerjasama tersebut bisa dituangkan dalambentuk Nota Kesepahaman dan lain sebagainya. Setelah itu perlu komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan regulasi itu begitu beliau menyampaikan sebagai penutup pemeparan beliau.