Organisasi Pusat Kerukunan Umat Beragama

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia

Pusat Kerukunan Umat Beragama merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal.

TUGAS

Pusat Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kerukunan umat beragama sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Pusat Kerukunan Umat Beragama menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan, rencana, program dan anggaran di bidang kerukunan umat beragama;
2. Koordinasi dan pelaksanaan program dibidang kerukunan umat beragama;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerukunan umat agama;
4. pengembangan komunikasi terhadap aliran kepercayaan;
5. Koordinasi pelaksanaan program pencegahan danpenanganan masalah kerukunan umat beragama;
6. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerukunan umat beragama; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Pusat Kerukunan Umat Beragama terdiri atas:

1. Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagaman;
2. Bidang Harmonisasi Umat Beragama;
3. Subbagian Tata Usaha; dan
4. Kelompok jabatan Fungsional.

Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan terdiri atas:

1. Subbidang Forum Kerukunan Umat Beragama; dan
2. Subbidang Lembaga Keagamaan.

Bidang Harmonisasi Umat Beragama terdiri atas:

1. Subbidang Pengembangan Dialog dan Wawasan Multikultural; dan
2. Subbidang Penanganan Isu Kerukunan.

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan persuratan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara, kerumah tanggan, kearsipan, data dan dokumentasi pusat.